Oleh: edijarot | Januari 30, 2008

SOEHARTO DI MATA KORBAN PELANGGARAN HAM

Meski dinilai berhasil mewujudkan kemajuan di berbagai bidang pembangunan, pemerintahan era Presiden Soeharto juga menyisakan kasus pelanggaran HAM yang belum terungkap hingga sang penguasa orde baru itu wafat, Minggu (27/1).
Pelanggaran HAM yang terjadi pada masa itu menorehkan luka yang dalam bagi para korban dan keluarganya, membuat mereka tidak bisa begitu saja menghapus ingatan tentang kesalahan penguasa Orde Baru itu.
Tidak seperti sejumlah kalangan penentang Soeharto yang kini beramai-ramai menyerukan pemberian maaf, mereka yang merasa menderita, teraniaya dan diperlakukan tidak adil selama 32 tahun pemerintahan Soeharto tidak bisa begitu saja memberikan maaf.
Para korban peristiwa 30 September 1965, peristiwa Talangsari, kasus Tanjung Priok, dan kasus 12 Mei 1998 adalah sebagian dari mereka yang masih menuntut keadilan atas semua penderitaan yang mereka alami akibat tindakan Soeharto.
Pada Minggu sore, mereka berkumpul di kantor Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) untuk menyuarakan jerit hati mereka, berusaha mencuri sedikit perhatian di antara tumpah ruah gelombang perhatian dari masyarakat Indonesia terhadap wafatnya Soeharto.
Mereka tidak ingin upaya penyelesaian pelanggaran HAM Soeharto berakhir bersama akhir kehidupan “Jendral Bintang Lima” itu. Mereka berharap peristiwa itu justru menjadi panggilan bagi pemerintah untuk mempercepat penyelesaian proses hukum kasus tersebut.
“Harusnya ini adalah panggilan untuk mempercepat proses hukum, jangan lagi ditunda-tunda,” kata Koordinator Kontras Usman Hamid, mewakili korban.
Ketua Yayasan Korban Pembunuhan ’65 Bejo Untung (60), yang pada masa pemerintahan Soeharto dipenjara selama sembilan tahun tanpa proses peradilan, dan Sumini (65) yang dipenjara selama sepuluh tahun tanpa pengadilan karena aktif di organisasi Gerwani, pun berpendapat serupa.
“Secara pribadi, saya sangat sulit memaafkan Soeharto karena terlalu besar dosa dan kejahatannya. Kami tetap mau dapat keadilan,” kata Untung.
Sumini pun mengatakan dia hanya ingin mendapatkan keadilan atas yang dialaminya selama ini. Keadilan yang diinginkannya cukup sederhana. Dia hanya ingin diperlakukan sama seperti warga negara yang lain.
“Saya ingin diperlakukan seperti warga lanjut usia yang lain, bisa mendapatkan KTP seumur hidup,” katanya serta menambahkan baginya kewajiban memperbarui Kartu Tanda Penduduk (KTP) setiap tiga tahun bagi mantan tahanan politik cukup merepotkan.
Lestari (75), korban pelanggaran HAM Tahun 1965, pun hanya ingin pemerintah merehabilitasi status mereka sebagai tahanan politik dan mengembalikan hak mantan tahanan politik sebagai warga negara.
Istri aktifis HAM Munir (alm), Suciwati, pun menyatakan tidak bisa menerima alasan apapun yang diajukan untuk memaafkan kesalahan Soeharto, termasuk alasan kemanusiaan, dan meminta proses hukum atas kasus pelanggaran HAM Soeharto tetap dilanjutkan.

Aksi Kamisan
Kendati mantan Presiden Soeharto, orang yang selama ini mereka tuntut pertanggungjawabannya, wafat pada Minggu (27/1), para korban pelanggaran HAM tetap akan melanjutkan aksi tutup mulut di depan istana setiap Kamis sore, kegiatan yang mereka sebut sebagai Aksi Kamisan.
“Aksi akan tetap jalan terus, karena keadilan harus tetap ditegakkan,” kata Usman Hamid tentang aksi menutup mulut dengan lakban yang rutin dilakukan sekitar 50 korban dan keluarga korban berbagai pelanggaran HAM pada era Soeharto itu.
Ia mengatakan, para korban akan terus melakukan Aksi Kamisan sampai mereka mendapatkan keadilan, baik berupa rehabilitasi maupun kompensasi.
Harapan mereka, aksi yang mulai dilakukan Januari 2007 itu, suatu saat bisa menggugah hati pemangku kepentingan negeri ini untuk mempercepat penyelesaian proses hukum kasus pelanggaran HAM.
Menurut Usman, meskipun Soeharto telah meninggal, namun proses hukum kasus pelanggaran HAM harus tetap dijalankan dan pengusutan terhadap kroni-kroni Soeharto harus tetap dilanjutkan.
“Pelanggaran HAM di masa Orde Baru itu adalah tanggung jawab kolektif, dan menjadi tanggung jawab Soeharto karena berlangsung di bawah pemerintahannya,” katanya.
Oleh karena itu Usman meminta Tim Kajian Soeharto di Komnas HAM segera menyelesaikan lima kasus pelanggaran HAM besar, yakni kasus Pulau Buru, Kasus Penembakan Misterius (Petrus) tahun 1981-1985, Kasus 27 Juli, Kasus Tanjung Priok dan kasus Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh dan Papua.
Ia mengatakan, saat ini Komnas HAM telah menyelesaikan kajian terhadap kasus pelanggaran HAM di Pulau Buru dan Kasus Petrus, namun laporan kedua kasus tersebut belum diserahkan ke Kejaksaan Agung.
Untuk kasus Tanjung Priok, kata Usman, telah diselesaikan dan diserahkan ke Kejaksaan Agung, namun pihak korban belum puas karena laporan tersebut tidak lengkap.
“Laporannya sudah diserahkan ke Kejagung, tapi dalam rekomendasi terhadap orang yang bertanggungjawab, telah dihilangkan beberapa nama penting seperti Soeharto dan Try Sutrisno,” katanya.
Karena itu, mereka akan terus melanjutkan perjuangan sampai mendapatkan keadilan.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: