Oleh: edijarot | Januari 30, 2008

Tukang Korupsi di Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar Disidangkan

PADANG, Haluan

Sidang pertama kasus korupsi pengadaan mesin ‘long tail’ di Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatra Barat akhirnya digelar di Pengadilan Negeri Padang, Rabu (30/1). Empat terdakwa diantaranya Ir. Arnedi, Sukarma, SE, Ir. Rustam dan Syafriardi, S. Sos dihadapkan ke depan persidangan dan di dakwa telah melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruh b, (2), (3), Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum Haslinda Hasan, SH menyatakan akibat perbuatan melawan hukum para terdakwa negara diduga mengalami kerugia sebesar Rp 114.430.000.

Peristiwa ini bermula pada tahun 2005 dimana Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatra barat melakukan kegiatan pengadaan mesin long tail sebanyak 400 unit yang dananya berasal dari Anggaran Perubahan Belanja Operasional (BOP) Tahun 2005 sebanyak Rp1.400.000.000.

Dan untuk pelasanaan kegiatan tersebut melalui SK Gubernur Sumbar ditunjuklah Ir. Suwardi Syukur sebagai atasan langsung penegang kas. Ir Suwardi kemudian menunjuk Ir. Arnedi Bin Ratinus Darwis sebagai Ketau Panitia Pengadaan, Terdakwa Sukarna sebagai sekretaris, Ir. Rustam dan Sayfriardi, S.Sos sebagai anggota panitia pengadaan mesin long tail.

Pada tanggal 29 Oktober dalam kegiatan penyusuna Harga Perkiraan Sendiri (HPS), terdakwa Arnedi memperlihatkan daftar harga mesin long tail dari Toko Sahabat pada keempat terdakwa lainnya dengan harga masing-masing mesin Rp 2,7 juta . dan beradasrkan petunjuk pelaksanaan yang ada maka terdakwa menyusun HPS dengan total harga mesin long tail per unitnya Rp 3.437.500 dengan total harga keseluruhan 400 mesin Rp 1.375.000.000.

Setelah keluarnya HPS, para terdakwa melakukan lelang untuk seleksi administrasi terhadap 23 rekanan. Ternyata, pada proses lelang, keempat terdakwa tidak melakukan seleksi dengan benar, dan menetapkan PT. Parakarsa Subur lah yang memenangkan lelang bukannya CV. Buana Jaya yang memberikan penawaran lebih rendah sebesar Rp 1.092.960.000. Dengan nilai kontrak Rp 1.367.850.000, PT Prakarsa Subur akhirnya melaksanakan kontrak tersebut hingga selesai.

Pada tanggal 19 April 2006 Bawasda Propinsi Sumatra Barat melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan mesin long tail dan menemukan adanya kemahalan sebesar Rp 114.430.000. pihak Bawasda menemukan kejanggalan-kejanggalan terhadap harga pada saat mengkonformasi pada Ketua Kelompok Nelayan Bahari Sumbar yang menyatakan bahwa harga kapal longtail Rp 2.200.000 per unitnyabukan Rp 3.437.000 seperti yang tercantum dalam HPS yang dibuat oleh para terdakwa.

Dan hal tersebut semakin dipertegas dengan temuan Bawasda di lapangan bahwa harga eceran mesin long tail per unit Rp 2.300.000 dan Rp 2.700.000 sudah termasuk PPN.

Akibat perbuatan keempat terdakwa yang mengusulkan rekanan yang tidak memberikan penawaran terenda serta menetapkan Harga Perkiraan Sendiri yang kelewat tinggi negara mengalami kerugian Rp 114.430.000.

Majelis hakim yang dipimpin oleh Ahmad Kushaeri, SH akhirnya mengundur sidang hingga Rabu (6/2) depan untuk mendengarkan replik yang akan dibacakan oleh kuasa hukum para terdakwa. (san)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: