Oleh: edijarot | Agustus 18, 2008

Denpom Wajib Menyidik Kasus Penganiayaan Wartawan

Padang, Haluan

Ketua Umum Lembaga Perlindungan Hak Hak Azazi Manusia, Drs. H. Mudjadid Dulwathan, SH, MBL menyatakan, polri wajib menyidik dan memproses kasus penganiayan wartawan yang dilakukan oleh oknum TNI dari Batalyon Yuda Sakti 133.

“Bila kasus penganiayan terhadap wartawan tersebut tidak diajukan ke pengadilan, berarti pelecehan terhadap hukum dan Hak Azazi Manusia. Dimana hukum nasional telah mengatur tentang tindak pidana penga niayan sesuai pasal 1 sampai dengan 7 deklarasi hak azazi manusia yang disahkan perserikatan Bangsa Bangsa tanggal 10 Desember 1945 dan addendum Undang-Undang Dasar RI 1945 yang telah memberi kekuatan hukum kepada polri dan wartawan untuk me negakkan hak hak azazi manusia di Indonesia dan TNI wajib menghormati hak wartawan dan polri,” tandas Mudjadid.

Dikatakan, polisi militer diminta pro aktif membantu polri dan wartawan dalam menegakkan hukum demi negara kesatuan RI agar dapat menciptakan kesejah teraan yang abadi.

Mudjadid sangat menyayangkan sekali terjadinya kasus penganiayaan yang dialami oleh wartawan di kota Padang tersebut.

“Saat terjadi perang saja wartawan dilindungi dalam menjalankan tugas. Apalagi disaat negara telah aman dan tentram ini,” ucap Mudjadid Dulwathan lagi sambil menambahkan tak ada alasan untuk mendiamkan kasus tersebut, walau pun pelakunya oknum TNI.

Kasus penganiayaan terhadap wartawan tersebut terjadi Senin malam lalu tatkala hendak meliput ada kasus jambret yang dikejar anggota Poltabes Padang.

Ternyata pelaku jambret bersepeda motor tersebut kabur ke markas Batalyon 133 Yuda Sakti di kompi C.

Saat berada di markas TNI itu terjadi kesalahpahaman antara anggota Buser Poltabes Padang dengan anggota Batalyon tersebut yang berbuntut terjadinya pelemparan.

Akibatnya salah seorang anggota Poltabes Padang mengalami luka-luka, sementara salah seorang war tawan elektronik yang biasa mangkal di Poltabes Padang juga mengalami nasib yang sama.

Akibat terjadinya kasus kesalahpahaman tersebut membuat Ketua Umum Lembaga Perlindungan Hak Hak Azazi Manusia, Mudjadid Dulwathan yang “urang awak” tersebut angkat bicara.

Disamping bergelut sebagai pengacara ummat Islam di Jakarta, Drs. H. Mudjadid Dulwathan, SH, MBL juga tercatat sebagai Caleg DPR RI dari Partai Demokrasi Pembaharuan, peserta PEMILU 16 dengan nomor urut 3 yang mewakili lembaga swadaya masyarakat.(eja)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: